Dituntut 4 Tahun, Ini Komentar Kuasa Hukum Mantan Bupati ... | Liputan 24 Jawa Timur
www.AlvinAdam.com

Gratis Berlangganan

Tuliskan Alamat Email Anda. Gratis!

Delivered by FeedBurner

Dituntut 4 Tahun, Ini Komentar Kuasa Hukum Mantan Bupati ...

Posted by On 4:01 AM

Dituntut 4 Tahun, Ini Komentar Kuasa Hukum Mantan Bupati ...

Surabaya (beritajatim.com)--Bupati Pamekasan nonaktif dituntut pidana penjara selama empat tahun oleh jaksa KPK. Selain hukuman badan, Achmad Syafi'i, juga diwajibkan membayar denda Rp100 juta.
Mendapat tuntutan tersebut, kuasa hukum terdakwa, M Soleh, menyatakan keberatan, karena KPK mengabaikan fakta persidangan.
"Ada pertimbangan KPK yang menurut saya tidak pas, yakni tuntutan terhadap inspektorat Sucipto Utomo dituntut dua tahun hanya karena dia mengakui menyuap. Padahal, peran Sucipto aktif dalam kasus ini. Kalau seperti itu bisa dikatakan KPK membiarkan orang menyuap asal dia mengakuinya," ujar Soleh.
Soleh menambahkan, pertimbangan lain yang dia keberatan atas tuntutan KPK adalah hasil sadapan percakapan Sucipto Utomo dengan kawannya bahwa Bupati Pamekasan sering meminta uang.
"Padahal Sucipto Utomo sudah meralatnya bahwa yang sering me minta uang adalah Kajari, bukan Bupati," ujarnya.
Untuk lebih detailnya, Soleh akan menyampaikan pembelaan pada persidangan tanggal 11 Desember 2017 mendatang.
Kasus ini berawal pada tahun 2016, di mana Desa Dasok mendapatkan Dana Desa (DD) sebesar Rp 645.155.378 yang bersumber dari APBN, dan ADD sebesar Rp 499.332.000 yang bersumber dari APBD, sehingga totalnya Rp 1.144.487.378.
Pada tanggal 14 Desember 2016, Inspektorat melaksanakan pemeriksaan DD dan ADD di Desa Dasok dan menemukan penyimpangan, antara lain kekurangan bukti pendukung realisasi belanja penggunaan DD yang telah diambil dari kas desa sebesar Rp 645.155.378.
Selain itu, Inspektorat juga menemukan realisasi pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar rencana pekerjaan saluran air (Drainase) di Dusun Brigeh dengan anggaran sebesar Rp 441.000.000, dengan volume pekerjaan sesuai dengan RAB 800 meter, sedangkan realisasi pekerjaan 434,4 meter atau 54%, di mana s aluran Sisi kiri belum dikerjakan.
Tidak hanya itu, pekerjaan tebing penahan tanah di Desa Lubuk, dengan anggaran sebesar Rp 35.155.378, volume pekerjaan sesuai RAB 125 meter, sedangkan realisasi progres pekerjaan fisik 81,3 meter atau 65%, pekerjaan pembangunan pagar kantor Desa di Dusun Barat dengan anggaran Rp 100 juta, progress pekerjaan fisik 0%, pekerjaan pembangunan pavingisasi di Dusun Barat Rp 60 juta, progress pekerjaan fisik 0% dan pekerjaan prasasti yang ternyata belum dipasang.
Pada Juni 2017, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kasi Intel Kejari) Pamekasan Sugeng Prakoso, memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan penyelewengan DD dan ADD tahun anggaran 2016 di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, yang dilakukan Kepala Desa Dasok, Agus Mulyadi.
Kemudian, pada tanggal 17 Juni 2017, Sugeng Prakoso melakukan Pulbaket, pengumpulan bahan keterangan dan data serta melakukan pengecekan fisik di lapangan secara Informal. Hasilnya, ternyata tid ak ada pembangunan pavingisasi dan pembangunan pagar di Kantor Desa Dasok, yang selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada Rudi Indraprasetya agar ditingkatkan ke tahap penyelidikan, karena tidak sulit membuktikannya.
Pada tanggal 18 Juli 2017, terdakwa Achmad Syafii melakukan pertemuan dengan Rudi Indraprasetya di Pendopo Bupati. Pada pertemuan tersebut, Rudi Indraprasetya menyampaikan bahwa Kejari Pamekasan sedang melakukan Pulbaket dan data atas dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok tahun anggaran 2016.
Informasi yang disampaikan Rudi Indraprasetya kepada Achmad Syafii, ternyata bersesuaian dengan laporan Inspektorat. Selanjutnya, terdakwa Achmad Syafii meminta Rudi Indraprasetya agar tidak melanjutkan penanganan perkara dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok yang dilakukan oleh Agus Mulyadi yang merupakan orang dekat terdakwa.
Permintaan terdakwa Achmad Syafii disanggupi Rudi Indraprasetya. Achmad Syafii menyampaikan, รข€œNanti yang mengutus penyelesaia nnya adalah Sucipto Utomo."
Pada tanggal 20 Juli 2017, Sucipto Utomo atas perintah terdakwa Achmad Syafii, menemui Rudi Indraprasetya di Kantor Kejaksaan Negeri Pamekasan. Dalam pertemuan tersebut, Rudi Indraprasetya menyampaikan bahwa Kejari telah melakukan Pulbaket dan data serta pengecekan fisik di lapangan atas dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok. Sehingga kasus dimaksud sudah dapat ditingkatkan ke tahap penyelidikan.
Kemudian Sucipto Utomo menanyakan kepada Rudi Indraprasetya, apakah kasus tersebut dapat dihentikan dengan imbalan uang sebesar Rp 200 juta. Permintaan itu kembali disetujui Rudi Indraprasetya dengan meminta tambahan Rp 50 juta dengan target setor tanggal 24 Juli 2017, dan Sucipto Utomo pun menyanggupinya.
Pada tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 WIB, Rudi Indraprasetya memanggil Sugeng Prakoso dan Hermawan selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Pamekasan, dan menyampaikan agar kegiatan Pulbake t dan pengumpulan data, terkait dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok ditunda terlebih dahulu, karena ada permintaan dari Bupati Achmad Syafii.
Pada tanggal 20 Juli 2017, sekitar pukul 20:30 WIB, Sucipto Utomo menghubungi Noer Salahuddin alias Margono, agar mengajak Agus Mulyadi yang merupakan saudara dari Noer Salahudin untuk datang ke Kantor Inspektorat. Pada pertemuan tersebut, Sucipto Utomo mengatakan, untuk menghentikan penanganan perkara dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok, Rudi Indraprasetya meminta imbalan uang sebesar Rp 250 juta, dengan target setor tanggal 24 Juli 2017.
Pada tanggal 21 Juli 2017, Soetjipto Utomo menghadap terdakwa Achmad Syafii di sebuah rumah makan di Surabaya. Pada pertemuan tersebut, Sutjipto Utomo melaporkan, bahwa untuk menghentikan penanganan perkara dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok, Rudi Indraprasetya meminta imbalan sebesar Rp 250 juta. Permintaan tersebut telah disampaikan oleh Sucipto Utomo kepada Agus Mu lyadi, dan disanggupi.
Laporan Sutjipto Utomo direspon oleh terdakwa Achmad Syafii, dengan mengatakan, "Ya, sudah selesaikan".
Menindaklanjuti permintaan Rudi Indraprasetya, kemudian Agus Mulyadi mentransfer uang ke rekening BCA Nomor 1920559162 atas nama Noer Solahudin dengan rincian, tanggal 24 Juni 2017, Agus Mulyadi mentransfer sebanyak dua kali masing-masing Rp 50 juta, dan tanggal 25 Juli 2017, juga mentransfer dua kali yang jumlahnya masing-masing Rp 50 juta, serta tanggal 26 Juli 2017 sebesar Rp 45 juta. Sehingga total seluruhnya yang sudah ditransfer sebesar Rp 245 juta.
Pada tanggal 31 Juli 2017, bertempat di Pendopo Bupati Pamekasan, Agus Mulyadi melaporkan kepada terdakwa Achmad Syafii, bahwa dirinya telah telah menyerahkan uang sebesar Rp 250 juta kepada Noer Solahuddin, agar diberikan kepada Rudi Indraprasetya, untuk menghentikan penanganan perkara dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok. Sehingga, apa yang dilaksanakan Sucipto Utomo telah d iketahui oleh terdakwa Achmad Syafii, yang sebelumnya terdakwa telah meminta kepada Rudi Indraprasetya, untuk tidak melanjutkan penanganan kasus dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok. [air]

Sumber: Google News | Liputan 24 Pamekasan

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »